Retribusi Sampah Rumah Tangga Masih Terkendala, DLHK Kukar Cari Skema Penagihan Baru
TENGGARONG, takanews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan.
Namun hingga kini, penarikan retribusi dari sektor rumah tangga masih belum berjalan maksimal karena sebagian masyarakat dinilai belum siap menerima kebijakan tersebut.
Sekretaris DLHK Kukar, Taufik, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menerbitkan surat edaran dan surat imbauan terkait kewajiban pembayaran retribusi pengelolaan sampah. Namun hasil evaluasi yang dilakukan beberapa waktu lalu menunjukkan masih adanya penolakan dari masyarakat.
“Ada surat edarannya sudah ada, surat imbauan dari dinas juga sudah ada. Cuma waktu kami cek beberapa bulan lalu, sepertinya masyarakat masih belum siap,” kata Taufik, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan pengelolaan sampah. Sebab, peningkatan layanan juga membutuhkan dukungan pembiayaan dari retribusi yang dibayarkan masyarakat.
DLHK Kukar pun, kata dia, terus mencari solusi agar mekanisme penagihan dapat berjalan lebih efektif. Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mahakam, seperti skema yang pernah diterapkan sebelumnya melalui tagihan pelanggan.
Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar untuk menjajaki kemungkinan integrasi pembayaran retribusi persampahan ke dalam sistem penagihan pajak daerah.
“Kami sudah pernah rapat dengan Bapenda untuk kemungkinan dimasukkan ke aplikasinya. Jadi mungkin saat penagihan PBB bisa sekalian dilakukan,” ujarnya.
Sambil menunggu skema yang lebih ideal, DLHK Kukar saat ini melakukan penagihan secara mandiri melalui bendahara retribusi. Upaya tersebut difokuskan kepada pelaku usaha yang dinilai lebih siap memenuhi kewajiban pembayaran.
Taufik menyebut sejumlah sektor usaha seperti perkantoran, hotel, kafe, ruko hingga perusahaan-perusahaan besar telah menunjukkan kepatuhan dalam membayar retribusi persampahan.
“Perusahaan-perusahaan besar semuanya bayar. Dunia usaha juga tidak keberatan dan sudah banyak yang melakukan pembayaran,” ungkapnya.
Ia mengaku belum menerima data terbaru terkait capaian retribusi hingga triwulan III 2026. Namun, penerimaan yang terkumpul disebut telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau sekarang yang terkumpul sudah ratusan juta rupiah. Dulu PAD dari retribusi sampah itu mentok di sekitar Rp80 juta karena memang tidak aktif ditagih,” jelasnya.
Meski target penerimaan retribusi persampahan tahun ini hanya dipatok sebesar Rp100 juta dalam perjanjian kinerja, Taufik optimistis realisasinya akan jauh melampaui target tersebut.
“Kami sengaja tidak memasang target terlalu tinggi. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang, saya yakin bisa lebih. Mungkin sampai Rp300 juta sampai Rp400 juta di akhir tahun,” pungkasnya. (sr/adv)