Heriansyah Sambut Rencana Gaji PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat Mulai 2027

TENGGARONG, takanews.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar), Heriansyah, menyambut baik rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pengalihan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Guru yang dialihkan juga akan berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat, dengan gaji dan tunjangan disiapkan melalui anggaran pemerintah pusat.

Heriansyah menilai kebijakan tersebut dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk belanja gaji PPPK dapat diarahkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.

“Ya, kita menyambut baik ketika memang ini diakomodir oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Alhamdulillah, itu satu anugerah buat kita, sehingga alokasi untuk gaji PPPK itu bisa kita alihkan ke sarana-prasarana serta peningkatan tata kelola di sekolah itu sendiri,” ujar Heriansyah, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, belanja pegawai menjadi salah satu komponen anggaran yang cukup besar di lingkungan Disdikbud Kukar. Saat ini, belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup dinas tersebut mencapai hampir Rp1,1 triliun.

“Gaji-gaji kalau di Dinas Pendidikan itu sendiri, untuk belanja gaji hampir Rp1,1 triliun, gaji dan TPP. Itu belanja yang bersifat mengikat,” jelasnya.

Meski pemerintah pusat menyiapkan skema pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Heriansyah menyebut kondisi guru di Kukar berbeda. Ia mengatakan guru yang telah diangkat menjadi PPPK di Kukar pada umumnya berstatus penuh waktu.

“Kalau di Kukar, kalau bicara guru, saat ini tidak ada guru paruh waktu. Guru yang diangkat PPPK itu hampir semuanya penuh waktu,” katanya.

Namun, Heriansyah tetap menyambut positif rencana pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, apabila pembiayaan gaji PPPK nantinya benar-benar ditanggung melalui APBN, pemerintah daerah dapat memiliki ruang untuk mengalokasikan anggaran pada kebutuhan lain di sektor pendidikan.

Terlebih, pemerintah pusat dan DPR RI telah menyepakati dukungan anggaran 2027 untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kemendikdasmen menyebut tambahan anggaran sebesar Rp23 triliun disiapkan untuk kebutuhan tersebut.

Heriansyah berharap perubahan skema pembiayaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan di daerah. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi belanja pegawai dapat lebih leluasa diarahkan untuk meningkatkan sarana-prasarana serta tata kelola sekolah.

Dengan demikian, menurutnya, dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan guru tidak hanya berkaitan dengan status dan kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebutuhan pendidikan lainnya. (sr/adv)