Bupati Kukar Usulkan Lahan Bekas Karhutla Dilarang Digunakan untuk Aktivitas Usaha Selama Tiga Tahun

TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan aturan yang melarang aktivitas usaha di atas lahan yang terbakar sebagai upaya menekan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terus berulang.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah melihat banyak lahan yang terbakar kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dalam waktu yang tidak lama.

“Ini masih usulan yang kami dorong. Kami melihat sebagian besar lahan yang terbakar tidak lama kemudian muncul aktivitas perekonomian di atasnya,” kata Aulia, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, upaya penanggulangan Karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman dan sosialisasi. Pemerintah juga perlu menghadirkan regulasi yang mampu mendorong pemilik lahan lebih bertanggung jawab terhadap aset yang mereka miliki.

Ia menilai aturan tersebut dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif sekaligus memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang lalai menjaga lahannya hingga terbakar.

“Kita perlu membuat regulasi yang membuat masyarakat lebih aware dan peduli terhadap lahan yang mereka miliki. Ini bagian dari upaya pencegahan yang menurut kami penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Aulia mencontohkan, lahan yang terbakar dapat dikenakan pembatasan pemanfaatan selama kurun waktu tertentu, misalnya tiga tahun. Selama masa tersebut, tidak diperkenankan ada aktivitas usaha di atas lahan tersebut.

“Misalnya dibuat aturan bahwa lahan yang terbakar selama tiga tahun tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha, baik perkebunan, pertanian maupun pertambangan. Saya pikir kalau seperti itu semua orang akan lebih berhati-hati dan menjaga lahannya agar tidak terbakar,” tegasnya.

Usulan tersebut, lanjut Aulia, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menekan angka Karhutla di Kukar, yang setiap musim kemarau kerap menimbulkan kerugian lingkungan, ekonomi, hingga gangguan kesehatan masyarakat. (sr/adv)