Perubahan APBD Nunukan 2026: Pendapatan dan Belanja Daerah Disesuaikan, Fokus Perkuat Pertanian dan Infrastruktur
NUNUKAN, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (16/9/2026).
Nota Keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Nunukan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, didampingi Wakil Ketua II DPRD Nunukan Arpiah. Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, para kepala OPD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Dalam penyampaiannya, Irwan Sabri menjelaskan bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan kelanjutan dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurut Irwan, proses pembahasan tersebut turut mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Dalam proses tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah,” ujar Irwan.
Pendapatan Daerah Turun Rp61,13 Miliar
Dari hasil pembahasan, terdapat penyesuaian pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Untuk pendapatan daerah, sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.830.737.529.329,67. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp1.769.604.571.660,47.
Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp61.132.957.669,20.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.056.179.150.258,87, setelah perubahan menjadi Rp1.979.000.113.560,35.
Artinya, belanja daerah mengalami penyesuaian atau pengurangan sebesar Rp77.179.036.698,52.
Dengan postur tersebut, Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 mencatat defisit sebesar Rp209.395.541.899,88.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp212.395.541.899,88, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.
Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp209.395.541.899,88, yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Prioritaskan Pertanian hingga Pelayanan Publik
Di tengah penyesuaian kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan tetap menetapkan sejumlah sektor prioritas dalam arah pembangunan.
Irwan menyebut penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dari arah kebijakan pemerintah daerah.
Penyesuaian anggaran, kata dia, dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS.
“Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026 berpedoman pada jumlah alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil kesepakatan bersama atas KUA-PPAS yang telah dibahas sebelumnya,” jelasnya.
Menurut Irwan, kondisi fiskal yang dinamis membutuhkan pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur. Karena itu, perubahan APBD diharapkan dapat memastikan sumber daya keuangan daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
Ditargetkan Segera Masuk Tahap Evaluasi
Bupati Nunukan berharap proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung secara lancar, efektif dan efisien.
“Semoga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang akan kita laksanakan bersama ini dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien sehingga tercapai persetujuan bersama atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Irwan meminta agar hasil tersebut dapat segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk menjalani proses evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Harapan kita seluruh proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya. (*nug)