Pemkab Nunukan dan BPS Rekonsiliasi Sensus Ekonomi 2026, Kualitas Data Jadi Kunci Kebijakan Pembangunan
NUNUKAN, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan terus mematangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Rekonsiliasi Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (14/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, bersama jajaran terkait. Rekonsiliasi menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan data hasil sensus memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Raden Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Nunukan serta seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, rekonsiliasi tidak boleh dipandang hanya sebagai tahapan administratif. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan.
“Rekonsiliasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan data ekonomi yang dihasilkan akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang cukup kompleks. Sebagai daerah perbatasan sekaligus wilayah kepulauan, Nunukan memiliki beragam aktivitas ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah.
Aktivitas tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan hingga jasa. Karena itu, data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian masyarakat hingga tingkat lapangan.
“Karakteristik Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan dan kepulauan dengan beragam aktivitas ekonomi membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata,” katanya.
Raden Iwan juga meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menyelesaikan setiap tahapan sensus secara sungguh-sungguh dan tepat waktu. Kualitas data, menurutnya, harus menjadi perhatian utama selama proses rekonsiliasi.
Selain itu, koordinasi antarpihak juga perlu terus diperkuat, terutama apabila masih ditemukan kendala atau persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kalau ada kendala di lapangan, komunikasikan segera. Prinsipnya sederhana, masalah yang cepat dikomunikasikan akan lebih cepat diselesaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar semangat, integritas dan ketelitian tetap dijaga meskipun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah memasuki tahapan akhir.
Hal tersebut dinilai penting karena data ekonomi yang berkualitas memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, mengembangkan sektor-sektor unggulan serta mengarahkan program agar semakin tepat sasaran.
Dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai potensi, struktur serta dinamika ekonomi di Kabupaten Nunukan.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi Tahun 2026 bukan hanya keberhasilan BPS atau pemerintah daerah, tetapi merupakan keberhasilan kita bersama,” tegas Raden Iwan.
Menutup sambutannya, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menuntaskan seluruh tahapan Sensus Ekonomi 2026 dengan penuh tanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas data, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan, sehingga hasil sensus nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pengambilan kebijakan di Kabupaten Nunukan. (*/nug)