BERAU, takanews.com – Rencana aktivitas ship-to-ship (STS) atau aktivitas bongkar muat kapal pengangkut batubara di kawasan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, belakangan ini menjadi sorotan hangat.
Pasalnya, jalur yang akan digunakan tersebut bersinggungan langsung dengan jalur tangkap yang selama ini menjadi wilayah mencari nafkah para nelayan lokal.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Budiono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Isu krusial ini sebenarnya telah dibahas bersama dalam forum konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
“Pertemuan ini dilakukan untuk mempertegas kembali komitmen dari semua pihak yang terlibat. Kita ingin memastikan kesepakatan terkait jalur tangkap ini clear, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak mengganggu dan sebenarnya memang tidak boleh saling mengganggu antara jalur tangkap nelayan dengan rencana kegiatan ship-to-ship kapal batubara di Tanjung Batu,” ujar Budiono Senin (29/6/2026).
Untuk menjamin keberlangsungan hidup para nelayan dan menjaga kelestarian laut, Budiono mengungkapkan ada klausul ketat yang mengikat pihak perusahaan.
Salah satunya adalah kewajiban menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan.
“Ada jaminan kerusakan ekosistem atau lingkungan. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban dari pihak perusahaan kepada pemerintah,” tegasnya.
Meski begitu, ia menambahkan bahwa skema regulasi ini masih digodok agar tepat sasaran.
“Terkait bagaimana mekanisme penyalurannya atau tata alur birokrasinya, nanti akan disepakati dan dirumuskan bersama teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK),” bebernya.
Masyarakat, khususnya para nelayan, diminta untuk tidak panik terlebih dahulu.
Budiono menjelaskan bahwa megaproyek aktivitas logistik batubara ini masih berada dalam fase awal dan belum mengantongi izin operasional penuh.
Ada beberapa tahapan ketat yang harus dilalui oleh pihak perusahaan, di antaranya:
- Penyusunan Izin Lingkungan: Menjadi syarat mutlak sebelum izin operasional diterbitkan.
- Konsultasi Publik di 5 Kampung: Sosialisasi dan serap aspirasi wajib dilakukan di wilayah terdampak, yaitu Kampung Pegat Batumbuk, Kasai, Semanting, Derawan, dan Tanjung Batu.
“Kegiatan ini wajib Amdal karena luasan area lokasinya berada di Kepulauan Derawan dengan total luasan mencapai kurang lebih 100,2 hektar. Sesuai aturan, jika di atas 100 hektar maka dokumen Amdal tidak bisa ditawar lagi. Jadi sekarang posisinya baru perencanaan, masih berproses,” pungkas Budiono. (Red/ADV)
Reporter: SH