14 OPD Dikejar Target PAD, Pemprov Kaltara Siapkan Evaluasi Ketat dan Strategi Digitalisasi
TANJUNG SELOR, takanews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengencangkan langkah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Tidak lagi bertumpu pada satu instansi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan.
Sebanyak 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu retribusi daerah akan diberikan target kinerja yang lebih terukur, disertai mekanisme evaluasi berkala. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kaltara untuk mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Kebijakan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Tanjung Selor, Senin (22/6).
Usai rapat, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menegaskan bahwa PAD bukan semata urusan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melainkan tanggung jawab kolektif seluruh OPD yang memiliki sumber penerimaan daerah.
“PAD Kaltara terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk retribusi daerah ada 14 OPD pengampu. Jadi peningkatan PAD ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Menurut Datu Iqro, dalam waktu dekat Gubernur Kaltara akan memimpin rapat lanjutan untuk membagi tugas secara lebih rinci, menetapkan target capaian masing-masing OPD, sekaligus melakukan pemetaan hambatan yang selama ini menyebabkan potensi pendapatan belum tergarap maksimal.
Potensi Besar Masih Belum Optimal
Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Di antaranya sektor perhubungan melalui pengelolaan pelabuhan, sektor kelautan dan perikanan melalui pelabuhan perikanan, hingga sektor pertanian, kehutanan, dan transmigrasi yang memiliki berbagai layanan dan aset potensial untuk menghasilkan retribusi.
Pemprov ingin memastikan setiap OPD tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai kewenangannya.
“Nanti masing-masing OPD akan diberikan target yang jelas sesuai kewenangannya. Kita juga akan melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang perlu diberikan agar target PAD bisa tercapai,” katanya.
Penetapan target tersebut juga akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja perangkat daerah. Sebab, komitmen peningkatan PAD telah dituangkan dalam pakta integritas dan kontrak kinerja yang ditandatangani bersama kepala daerah.
Dengan demikian, keberhasilan meningkatkan PAD tidak hanya menjadi indikator keuangan daerah, tetapi juga ukuran efektivitas kinerja OPD.
Meningkatkan Pendapatan Tanpa Membebani Masyarakat
Di tengah tuntutan peningkatan pendapatan daerah, Pemprov Kaltara menegaskan bahwa strategi yang ditempuh bukan dengan menambah pungutan baru kepada masyarakat.
Menurut Datu Iqro, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menggali potensi yang sudah ada namun belum optimal, sembari menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh.
“Saat ini tantangannya bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Itu yang menjadi fokus kita,” ujarnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik yang menekankan efisiensi, kemudahan, dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Soroti Kendaraan Pelat Luar yang Beroperasi di Kaltara
Salah satu potensi PAD yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah masih banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi secara aktif di Kalimantan Utara.
Kendaraan-kendaraan tersebut memanfaatkan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga membeli bahan bakar di wilayah Kaltara, namun pajak kendaraannya masih tercatat sebagai pendapatan daerah asal.
Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, kendaraan yang telah berdomisili atau beroperasi lebih dari tiga bulan di suatu daerah wajib melakukan mutasi administrasi kendaraan.
Pemprov berencana memperkuat sosialisasi dan mendorong kepatuhan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), untuk melakukan mutasi kendaraan ke Kalimantan Utara.
“Ke depan akan terus disosialisasikan. Bahkan nantinya akan ada edaran gubernur yang mengimbau ASN yang masih menggunakan kendaraan pelat luar agar segera melakukan mutasi ke Kaltara,” jelasnya.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang selama ini belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.
Digitalisasi Jadi Kunci Penguatan PAD
Selain optimalisasi sektor retribusi dan pajak daerah, Pemprov Kaltara juga menempatkan digitalisasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan.
Tahun ini, pengelolaan TP2DD resmi dialihkan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kepada Bapenda Kaltara. Perubahan ini diharapkan mampu memperkuat integrasi data, mempercepat transformasi layanan digital, serta meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan daerah.
Rapat koordinasi yang digelar menjadi langkah awal penyusunan roadmap percepatan digitalisasi daerah, sekaligus persiapan menuju High Level Meeting TP2DD yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni mendatang.
Melalui digitalisasi, pemerintah berharap sistem pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih mudah, transparan, akuntabel, dan mampu menutup berbagai celah kebocoran pendapatan.
Bagi Pemprov Kaltara, peningkatan PAD bukan sekadar mengejar angka dalam laporan keuangan. Lebih dari itu, pendapatan daerah yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
“Intinya kita menyiapkan arah dan strategi ke depan agar digitalisasi daerah berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” pungkas Datu Iqro. (*/adv)