Pengusaha Besar di Berau Bakal ‘Gigit Jari’ Tak Dapat Insentif Jika Nekat Lakukan Ini

BERAU, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Kalimantan Timur, kini memperketat aturan main bagi para investor dan perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya.

Jika ingin menikmati fasilitas insentif dari daerah, perusahaan-perusahaan skala besar tersebut wajib menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau, Nanang Bakran.

Menurutnya, kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM lokal kini bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sebuah kewajiban yang diatur secara hukum.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan UMKM di Daerah.

Di tingkat lokal, aturan ini juga diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kemudahan Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal.

“Kemitraan ini sebenarnya adalah nanti persyaratannya nanti akan mendapatkan insentif dari daerah,” ujar Nanang Bakran dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Nanang menjelaskan bahwa langkah ini diambil agar investasi yang masuk ke Berau tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata dan inklusif bagi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Nanang meluruskan anggapan bahwa aturan baru ini akan memberatkan atau menghambat para investor.

Sebaliknya, ia menegaskan bahwa regulasi ini justru bertujuan menciptakan ekosistem usaha yang saling menguntungkan (win-win solution), meningkatkan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja.

“Beberapa hal yang kami sampaikan tadi adalah bukan menghambat, tetapi bukan memaksakan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, tetapi adalah kewajiban sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan yang besar ini bermitra,” tegas Nanang.

Ia menambahkan, saat ini banyak perusahaan besar di Berau yang sebenarnya sudah melakukan pembinaan kepada UMKM lokal.

Namun, hubungan kerja sama tersebut mayoritas belum terikat secara formal.

“Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sudah mengadakan kerja sama berupa pembinaan-pembinaan di UKM-UKM, tetapi belum bersifat secara tertulis atau diberita-carakan,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkab Berau meminta adanya penandatanganan berita acara resmi antara pihak perusahaan besar dan UMKM sebagai bukti komitmen hitam di atas putih.

Dokumen inilah yang nantinya menjadi salah satu syarat mutlak bagi perusahaan jika ingin mengajukan dan mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.

Kabupaten Berau dikenal memiliki potensi investasi yang sangat kaya di berbagai sektor unggulan.

Mulai dari sektor pariwisata, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, hingga sektor-sektor lainnya.

Nanang berharap, di tengah situasi ekonomi nasional maupun global yang saat ini dirasa kurang nyaman, pola kemitraan yang kuat bisa menjadi penyelamat ekonomi arus bawah.

Melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok perusahaan besar—baik dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, pembinaan usaha, transfer pengetahuan, hingga akses pasar—ekonomi daerah akan jauh lebih tangguh.

“Dalam suasana sekarang ini, di daerah perlu juga inovasi-inovasi untuk pengembangan peningkatan sektor ekonomi. Karena memang saat ini secara umum negara kita memang ada suasana yang tidak nyaman,” kata Nanang.

“Oleh karena itu, mengharapkan adanya kemitraan-kemitraan ini bisa perusahaan-perusahaan besar bisa membantu UMKM yang ada di daerah setempat,” pungkasnya. (Red/ADV)

Reporter: SH