Pemkab Kutai Barat Perkuat Akurasi Data LPPD dan SPM 2026, Perangkat Daerah Diminta Lebih Disiplin
BALIKPAPAN, takanews.com – Akurasi data menjadi salah satu kunci penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menekankan pentingnya ketelitian, validitas, dan pertanggungjawaban data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Penyusunan LPPD dan SPM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setdakab Kutai Barat, Nopandel, di Balikpapan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun laporan kinerja pemerintahan berdasarkan data yang valid, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam sambutan tertulis Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, yang dibacakan Nopandel, ditegaskan bahwa LPPD dan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur, mengevaluasi, sekaligus memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kedua instrumen tersebut menjadi landasan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan LPPD dan pemenuhan SPM. Setiap data dan informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Akurasi data menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan dengan kondisi nyata pelaksanaan program dan pelayanan di lapangan,” menjadi penekanan dalam arahan tersebut.
Untuk mewujudkan hal itu, koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah harus diperkuat sejak proses pengumpulan, validasi, verifikasi hingga finalisasi dokumen.
Pemkab Kutai Barat juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan E-SPM agar proses pelaporan lebih tertib, terintegrasi, dan dapat dipantau sesuai ketentuan.
Enam Bidang Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
Selain penyusunan LPPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Terdapat enam bidang pelayanan dasar yang wajib menjadi fokus perangkat daerah, yakni:
- Pendidikan.
- Kesehatan.
- Pekerjaan umum.
- Perumahan rakyat.
- Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Sosial.
Perangkat daerah yang menangani masing-masing urusan diminta meningkatkan kedisiplinan dalam menyampaikan laporan setiap triwulan. Capaian pelayanan juga harus selaras dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di lapangan.
Dengan demikian, pemenuhan SPM tidak hanya terlihat dalam angka dan laporan administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kutai Barat.
Hadirkan Narasumber Kemendagri dan Akademisi
Untuk memperkuat kualitas penyusunan dokumen, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Awal Rizqi Rahmawan, S.T. dan Dendy Maryulistianto, S.T., serta akademisi Universitas Negeri Surabaya, Dr. Muhammad Reza, M.Si.
Peserta kegiatan terdiri atas kepala perangkat daerah, operator dan pengelola data LPPD/SPM, Tim Penyusun, serta Tim Pereviu dari Inspektorat Daerah.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi mengenai standar, mekanisme, dan kualitas pelaporan yang harus dipenuhi.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan penyusunan dokumen LPPD dan SPM Tahun 2026 dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas data yang semakin baik.
Sebab, pemerintahan yang akuntabel harus dibangun di atas data yang benar. Data yang akurat bukan hanya menentukan kualitas laporan kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*/adv)