Hadapi Penyusutan Fiskal, Pemkab Kukar Pangkas Belanja Operasional hingga Rp700 Miliar

TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai memperketat pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

Langkah efisiensi dilakukan dengan mengevaluasi sejumlah komponen belanja yang dinilai masih dapat ditekan tanpa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi penting karena kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar mengalami penurunan cukup signifikan. Dari yang sempat menyentuh Rp14 triliun pada 2024, kemampuan anggaran daerah kini diperkirakan hanya berada pada rentang Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun pada 2027.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa perubahan kondisi fiskal tersebut harus diikuti dengan penyesuaian pola belanja pemerintah.

“Setiap perangkat daerah dituntut lebih cermat dalam menggunakan anggaran, terutama dalam membedakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan pengeluaran yang masih bisa dikurangi,” ujar Aulia, Sabtu (8/11/2026).

Salah satu langkah yang telah dilakukan terlihat dari penurunan belanja operasional pemerintah daerah. Jika sebelumnya pengeluaran untuk kebutuhan operasional berada di kisaran Rp1,1 triliun selama periode 2023-2025, pada 2026 jumlahnya berhasil ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar.

Artinya, pemerintah daerah mampu mengurangi beban belanja operasional hingga kurang lebih Rp700 miliar. Aulia mengapresiasi upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah Kukar dalam menjalankan langkah pengendalian tersebut.

Menurutnya, efisiensi perlu diarahkan pada pengeluaran yang sifatnya fleksibel. Sebab, tidak seluruh kebutuhan pemerintahan dapat dipangkas begitu saja, mengingat terdapat kewajiban anggaran yang harus tetap dipenuhi.

Aulia membagi kebutuhan pembiayaan pemerintahan ke dalam dua kelompok, yakni biaya tetap atau fixed cost dan biaya operasional atau dynamic cost. Keduanya memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak sama.

Belanja pegawai, misalnya, merupakan komponen yang harus disiapkan pemerintah daerah. Saat ini, kebutuhan untuk membayar sekitar 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, mencapai kurang lebih Rp2,4 triliun.

Berbeda dengan belanja pegawai, sejumlah kebutuhan operasional seperti pembayaran listrik dan air, perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta pengeluaran penunjang aktivitas OPD masih dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

“Pengeluaran operasional harus benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami tidak bisa lagi menggunakan pola belanja seperti ketika kapasitas APBD masih besar. Karena itu, pengeluaran yang tidak terlalu mendesak harus dikendalikan,” jelasnya.

Ia turut memaparkan perubahan kapasitas anggaran Kukar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, APBD berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.

Sementara itu, APBD 2026 tercatat sebesar Rp7,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asumsi kemampuan keuangan yang digunakan saat penyusunan anggaran sebelumnya perlu disesuaikan dengan perkembangan penerimaan daerah.

Untuk 2027, pemerintah daerah memperkirakan APBD kembali mengalami penyusutan hingga berada pada kisaran Rp5,9 triliun sampai Rp6,1 triliun.

Aulia menilai, situasi ini menuntut pemerintah daerah mengubah pendekatan dalam menyusun program dan menentukan alokasi anggaran.” Prioritas pembangunan harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal agar kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik tetap terjaga di tengah keterbatasan keuangan daerah,” tandasnya. (sr/adv)