Kepuasan Warga Kukar Baru 64 Persen, Aulia Minta OPD Lebih Terbuka kepada Media
TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dan penyampaian informasi publik. Berdasarkan survei terakhir, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah tercatat sebesar 64 persen.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menilai angka tersebut tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, berbagai program dan pekerjaan yang telah dilaksanakan perangkat daerah perlu disampaikan secara terbuka agar diketahui publik.
Ia menyebut, persoalan komunikasi menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Sebab, masyarakat pada dasarnya dapat memahami kondisi keuangan daerah yang memiliki keterbatasan dalam merealisasikan seluruh visi dan misi Kukar Idaman Terbaik. Namun, pemahaman itu perlu didukung penjelasan yang memadai dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Aulia ketika memberikan arahan dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Kukar, Jumat (6/11/2026), di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.
Ia meminta pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan, tetapi turut memastikan informasi mengenai kegiatan, capaian, maupun hambatan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat.
Aulia bahkan mengingatkan agar pejabat tidak lagi menjaga jarak dengan wartawan ketika dimintai keterangan. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjelaskan berbagai kebijakan dan aktivitas pembangunan daerah.
“Bapak Ibu harus media friendly. Bapak Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan,” tegas Aulia.
Sebagai langkah konkret, ia menargetkan setiap OPD dapat menghasilkan sedikitnya dua berita dalam sepekan mulai 2027. Upaya tersebut diharapkan membuat informasi mengenai program dan kinerja pemerintah lebih mudah diakses masyarakat.
Aulia juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Setiap aktivitas pejabat dan perangkat daerah kini dapat menjadi perhatian masyarakat sehingga informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan di sebuah akuarium. Bapak Ibu semua nampak, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi hari ini. Kita mau berkelit bagaimanapun tidak bisa. Oleh karena itu, sekali lagi narasi ini harus baik, harus sesuai dengan fakta yang muncul di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Aulia turut menekankan pentingnya percepatan adaptasi bagi pejabat yang baru menerima amanah jabatan. Mereka diminta segera memahami tugas pokok dan fungsi, membangun koordinasi internal, serta memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Penyelesaian serah terima jabatan bagi pejabat eselon II dan III juga menjadi perhatian. Hal ini berkaitan dengan agenda pemerintah daerah yang tengah memasuki tahap finalisasi penyusunan program dan anggaran tahun 2027.
Ia berharap seluruh pejabat dapat menyusun perencanaan sesuai kebutuhan organisasi, tanggung jawab masing-masing, serta arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kukar Idaman Terbaik.
Melalui pembenahan komunikasi dan percepatan kinerja perangkat daerah, Pemkab Kukar diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, informasi mengenai pekerjaan pemerintah tidak hanya berhenti di lingkungan birokrasi, tetapi juga sampai kepada warga. (sr/adv)