Pemkab Kukar Waspadai Dampak Penyesuaian Subsidi Energi terhadap Kemiskinan

TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian pada potensi dampak penyesuaian subsidi energi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama terkait pemenuhan kebutuhan pokok dan kemampuan ekonomi rumah tangga.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut agar tidak memperberat beban ekonomi masyarakat maupun memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah.

Menurut Aulia, penentuan kebijakan subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan mengantisipasi dampak yang mungkin muncul di tingkat daerah.

“Untuk kebijakan subsidi energi, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Kami di daerah berupaya menjaga agar dampak lanjutan dari penyesuaian tersebut tidak mengganggu kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (10/10/2026).

Ia menjelaskan, perhatian pemerintah daerah diarahkan pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan kebijakan energi perlu dicermati karena berpotensi berkaitan dengan perkembangan harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkab Kukar, lanjutnya, ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional.

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan baik, sekaligus menjaga pendapatan masyarakat agar kondisi ekonomi mereka tetap terjaga,” katanya.

Aulia menegaskan, upaya menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi hal penting agar penyesuaian kebijakan di tingkat pusat tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Karena itu, ia berharap kebijakan pengelolaan anggaran nasional tetap mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi belanja dan dukungan terhadap sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, pengurangan anggaran pada satu sektor diharapkan diikuti penyaluran pembiayaan ke sektor lain yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan.

“Kami berharap ketika ada pengurangan anggaran pada satu sektor, pembiayaannya dapat diarahkan ke sektor lain yang lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, dukungan terhadap sektor produktif dapat menjadi salah satu pendorong perbaikan ekonomi daerah. Pemanfaatan anggaran yang tepat diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Harapannya, anggaran tersebut bisa tersalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga menjadi daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (sr/adv)