Anggaran Terbatas, Bupati Nunukan Irwan Sabri Pilih Program Prioritas, Pembangunan Harus Tetap Berjalan

NUNUKAN, takanews.com – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan. Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menegaskan perlunya penentuan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah banyaknya kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan program yang harus didahulukan. Terutama pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Penentuan prioritas menjadi penting mengingat Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pedalaman, kepulauan hingga perbatasan negara. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembangunan tidak selalu sama di setiap wilayah.

Bupati Irwan Sabri menekankan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus direspons melalui perencanaan yang realistis dan terukur. Program pembangunan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat.

Anggaran Harus Tepat Sasaran

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu memilah kebutuhan yang mendesak dan program yang masih dapat dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhentinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam arah pembangunan Kabupaten Nunukan meliputi penguatan pertanian, peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses dan mutu pelayanan publik.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan tingkat urgensi suatu program, jumlah masyarakat yang menerima manfaat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Tantangan tersebut juga tercermin dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Dalam nota keuangan yang disampaikan pada September 2026, pendapatan daerah direncanakan turun dari sekitar Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan turun dari sekitar Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. Penyesuaian tersebut menggambarkan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat di tengah perubahan kondisi fiskal daerah.

Dorong Pembangunan Tetap Berjalan

Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Nunukan perlu terus mengoptimalkan sumber pendanaan lain, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi penting, terutama untuk pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan biaya besar dan memiliki dampak luas terhadap konektivitas, distribusi barang, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dengan perencanaan yang tepat, anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan oleh ketepatan menentukan kebutuhan, kualitas pelaksanaan program, serta manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Nunukan. (*/nug)