DPRD dan Pemkab Kukar Sepakati APBD Perubahan 2026, Nilainya Tembus Rp7,9 Triliun

TENGGARONG, takanews.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menetapkan struktur anggaran daerah dengan nilai sekitar Rp7,9 triliun.

Persetujuan bersama itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan perubahan APBD dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran sepanjang tahun berjalan. Penyesuaian dilakukan baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Menurutnya, sejumlah komponen anggaran mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan pembiayaan program pembangunan.

“Pada prinsipnya perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2026. Pendapatan dihitung kembali dan belanja disesuaikan dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Dalam struktur APBD-P 2026, total pendapatan daerah disepakati meningkat dari Rp6,72 triliun menjadi Rp6,80 triliun atau bertambah sekitar Rp76,97 miliar.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan transfer yang naik dari Rp5,38 triliun menjadi Rp6,05 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp1,09 triliun menjadi Rp727,86 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang dari Rp250 miliar menjadi Rp20 miliar.

Pada sisi belanja, anggaran daerah justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp7,21 triliun, total belanja daerah dalam APBD Perubahan menjadi Rp7,12 triliun atau berkurang sekitar Rp94,18 miliar.

Meski total belanja menurun, alokasi belanja modal mengalami peningkatan cukup signifikan. Angkanya naik dari Rp957,33 miliar menjadi Rp1,33 triliun atau bertambah sekitar Rp373,84 miliar.

Sebaliknya, belanja operasional turun lebih dari Rp313 miliar, belanja transfer berkurang sekitar Rp147,89 miliar, dan belanja tidak terduga turun sekitar Rp7,1 miliar.

Aulia menjelaskan nilai APBD Perubahan yang tampak lebih besar dibanding APBD murni tidak sepenuhnya mencerminkan kenaikan kapasitas fiskal daerah. Hal itu dipengaruhi pencatatan pinjaman daerah dari Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar dalam struktur pembiayaan.

Ia menyebut pinjaman tersebut sebenarnya telah diselesaikan pembayarannya. Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan instansi terkait, transaksi tersebut tetap harus dicatat dalam dokumen APBD Perubahan.

“Karena harus ditatausahakan dalam struktur keuangan daerah, maka dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan dan pengeluarannya juga masuk dalam komponen pembiayaan. Itu yang membuat nilainya terlihat lebih besar,” kata Aulia.

Menurut dia, apabila komponen pencatatan pinjaman tersebut tidak diperhitungkan, nilai riil APBD Kukar justru berada di kisaran Rp7,1 triliun atau lebih rendah sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp500 miliar menjadi Rp1,15 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan naik dari Rp10 miliar menjadi Rp830,95 miliar.

Badan Anggaran DPRD Kukar mencatat kebutuhan pembiayaan netto dalam APBD Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp318,85 miliar untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Dengan telah disepakatinya APBD Perubahan 2026, pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera dipercepat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga akhir tahun anggaran. (sr/adv)