Sekda Kukar Jelaskan Penyusutan Proyeksi SiLPA dalam APBD Perubahan 2026

TENGGARONG, takanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan koreksi terhadap proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan koreksi dilakukan setelah pemerintah daerah menemukan adanya anggaran yang bersifat earmark atau memiliki peruntukan khusus yang sebelumnya ikut masuk dalam perhitungan awal SiLPA.

Akibatnya, proyeksi SiLPA yang semula diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar turun menjadi sekitar Rp380 miliar.

“SiLPA itu direncanakan berdasarkan asumsi-asumsi tahun sebelumnya. Ternyata di antara SiLPA yang kita masukkan, termasuk di antaranya belanja earmark. Padahal kegiatan itu tidak boleh dimasukkan ke situ,” kata Sunggono usai rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, perhitungan awal dilakukan berdasarkan perkiraan sisa anggaran tahun sebelumnya. Namun setelah dilakukan penyesuaian, ditemukan sebagian anggaran yang masuk dalam proyeksi SiLPA merupakan dana yang penggunaannya telah ditentukan sehingga harus tetap dialokasikan sesuai peruntukannya.

Karena itu, pemerintah daerah harus menganggarkan kembali dana tersebut dalam APBD Perubahan 2026.

“Sehingga perkiraannya meleset. Dari Rp500 miliar hanya terealisasi kurang lebih Rp380 miliar sekian. Rp115 miliar sekian itu harus kami anggarkan kembali,” ujarnya.

Menurut Sunggono, salah satu contoh anggaran earmark yang masuk dalam pembahasan adalah dana yang diterima dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

“Kita mendapat dari pusat anggaran kurang lebih Rp10 miliar beberapa waktu yang lalu dan pemanfaatannya untuk penanganan karhutla dan kekeringan. Itu termasuk anggaran yang peruntukannya sudah jelas,” jelasnya.

Meski terjadi koreksi pada proyeksi SiLPA, Sunggono memastikan proses pembahasan APBD Perubahan 2026 telah memasuki tahap akhir. Setelah penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebelum mencapai kesepakatan akhir.

“Alhamdulillah, tahapan proses penetapan APBD Perubahan 2026 sudah hampir memasuki tahapan akhir. Setelah ini rapat Banggar, kemudian tinggal kesepakatan,” pungkasnya. (sr/adv)