Pinjaman Rp820 Miliar Disorot DPRD, Pemkab Kukar Tegaskan Sudah Sesuai Ketentuan

TENGGARONG, takanews.com – Pinjaman jangka pendek senilai Rp820 miliar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kepada Bankaltimtara kembali menjadi perhatian DPRD Kukar dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pinjaman tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Yang berulang tadi di antaranya adalah masalah pinjaman Bankaltimtara. Kami sudah menyampaikan tanggapan pemerintah bahwa itu insyaallah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Sunggono usai rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, sejumlah fraksi DPRD menyoroti aspek legalitas, tata kelola administrasi, hingga ketentuan yang mengatur pinjaman daerah tersebut. Pemerintah daerah pun telah memberikan penjelasan melalui jawaban resmi atas pandangan fraksi.

Sunggono menjelaskan, pinjaman yang dilakukan merupakan pinjaman jangka pendek yang diperbolehkan dalam regulasi, selama digunakan untuk menutupi kebutuhan arus kas dan dilunasi pada tahun anggaran yang sama.

“Pinjaman jangka pendek itu memang diperbolehkan sepanjang dipinjam pada tahun yang bersangkutan, dibayar pada tahun yang bersangkutan, dan digunakan untuk menutupi cash flow atau arus kas,” katanya.

Ia menerangkan, kondisi arus kas daerah pada awal 2026 belum mencukupi untuk memenuhi sejumlah kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga. Sementara kewajiban tersebut masuk dalam kategori belanja wajib dan mengikat yang harus segera diselesaikan.

“Yang terjadi di awal tahun 2026, cash flow kita tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Penyelesaian kewajiban itu merupakan belanja wajib dan mengikat, sama seperti belanja gaji,” jelasnya.

Untuk memastikan langkah tersebut sesuai ketentuan, Pemkab Kukar telah melakukan konsultasi dengan sejumlah lembaga sebelum pinjaman direalisasikan.

Sunggono menyebut konsultasi dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), hingga Bankaltimtara.

“Kami sudah beberapa kali melakukan konsultasi. Dari hasil konsultasi itu, mekanisme tersebut diperbolehkan. Ketentuannya adalah pemberitahuan, bukan meminta persetujuan,” ungkapnya.

Diketahui, pinjaman jangka pendek tersebut sebelumnya digunakan Pemkab Kukar untuk menjaga kelancaran arus kas daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Isu tersebut kembali mencuat dalam pandangan akhir fraksi DPRD Kukar terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026. (sr/adv)