Pemkab Nunukan Perkuat Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Pastikan Tepat Sasaran dan Dukung Petani

NUNUKAN, takanews.com – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi guna memastikan kebutuhan petani terpenuhi secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan pemerintah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Klarifikasi dan Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi yang digelar Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Ruang Rapat DKPP Nunukan, Senin (14/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Nunukan dalam mendukung kebijakan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian dan memastikan berbagai kebutuhan dasar petani mendapatkan perhatian pemerintah.

Rapat tidak hanya membahas persoalan distribusi pupuk bersubsidi, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan, memberikan pemahaman kepada petani mengenai mekanisme penebusan, serta menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola pupuk bersubsidi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala DKPP Kabupaten Nunukan Masniadi, Kepala Bidang Penyuluhan DKPP beserta jajaran, penerima pupuk pada titik serah (PTTS), Ketua Kelompok Tani (Poktan) Rasa Sayang beserta perwakilan anggota, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Unit Intel Kodim, Ketua Persatuan Binusan Dalam, perwakilan pers, serta para petani.

Pupuk Bersubsidi Barang dalam Pengawasan

Kepala DKPP Kabupaten Nunukan, Masniadi, menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah. Di sisi lain, jumlah alokasi yang tersedia terbatas sementara kebutuhan petani cukup besar.

Karena itu, penyalurannya harus dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tata kelola pupuk bersubsidi diawali dari perencanaan, berupa usulan E-RDKK dari kelompok tani, kemudian penetapan alokasi dan distribusi,” jelas Masniadi.

Menurutnya, penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan kebutuhan pupuk petani. Usulan tersebut harus menggambarkan kondisi aktual, termasuk luas lahan dan komoditas yang benar-benar dibudidayakan.

Masniadi mengungkapkan, keterbatasan pupuk yang diterima sebagian petani dapat dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya usulan E-RDKK yang tidak sesuai dengan kondisi luas lahan, pencantuman komoditas yang terbatas, hingga keterbatasan alokasi pupuk yang ditetapkan pemerintah.

“Permasalahan terkait pupuk bersubsidi sebenarnya dapat diminimalkan apabila komunikasi dan koordinasi antara petani, penyuluh, dan pengecer berjalan efektif dan intensif,” katanya.

Sosialisasi dan Pendampingan Petani Diperkuat

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan DKPP Nunukan, Widodo, mengatakan rapat tersebut secara khusus diarahkan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada petani mengenai mekanisme, alokasi, hingga realisasi penyaluran pupuk bersubsidi.

Forum tersebut sekaligus digunakan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari ketersediaan stok, proses penyaluran, harga, administrasi, hingga pendataan petani penerima.

“Rapat ini juga untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan tertib, transparan, dan efektif,” ujar Widodo.

Dari hasil pembahasan, salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah belum seluruh petani memahami bahwa mereka dapat mengusulkan lebih dari satu komoditas dalam E-RDKK, sepanjang memenuhi ketentuan dan batas luasan maksimal dua hektare.

Kondisi tersebut menjadi perhatian DKPP Nunukan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok tani maupun petani secara langsung.

Selain itu, terdapat pula petani yang sebelumnya tercatat mengusulkan kebutuhan pupuk melalui E-RDKK, tetapi pada tahun berjalan tidak lagi aktif melakukan kegiatan budi daya.

Data tersebut perlu terus dievaluasi agar perencanaan dan alokasi pupuk benar-benar mencerminkan kebutuhan aktual petani di lapangan.

Perkuat Koordinasi agar Distribusi Tepat Sasaran

Pemkab Nunukan juga menekankan pentingnya komunikasi yang aktif antara petani, PPL, kelompok tani, serta pihak pengecer atau PPTS.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan petani memperoleh informasi yang jelas mengenai ketersediaan stok, jadwal penebusan, persyaratan administrasi, serta jumlah pupuk yang menjadi haknya berdasarkan alokasi.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman sekaligus memastikan pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Bagi Pemkab Nunukan, pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang menempatkan penguatan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Masniadi menilai rapat tersebut telah menghasilkan kesepahaman antarpihak mengenai mekanisme dan ketentuan distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus merumuskan langkah penyelesaian terhadap sejumlah kendala yang ditemukan di lapangan.

“Syukur, rapat kali ini dapat mencapai kesepahaman antarpihak, baik terkait mekanisme dan ketentuan distribusi maupun klarifikasi serta solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan penguatan koordinasi, pemutakhiran data, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan, Pemkab Nunukan berharap penyaluran pupuk bersubsidi ke depan semakin tertib, transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Nunukan. (*/nug)