Pemprov Kaltara Dukung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan untuk Perkuat Demokrasi

TANJUNG SELOR, takanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai fondasi pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi kunci untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si., saat mewakili Gubernur Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Media Center Husni Kamil Manik, Kantor KPU Kaltara, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Tomy menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak boleh hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Pembaruan data secara berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan berbagai persoalan administrasi, seperti data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, perubahan status kependudukan, hingga warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum masuk dalam daftar.

“Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi menjaga kualitas data pemilih. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menghadirkan daftar pemilih yang semakin akurat dan terpercaya,” ujar Tomy.

Menurutnya, keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dicapai oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, instansi kependudukan, pemerintah kabupaten/kota, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi perbatasan dengan kondisi geografis yang cukup menantang serta mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Tomy juga mengenang pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mentarang pada Pemilu 1999. Kala itu, ia bersama tim harus membawa dua kotak suara dan membuka tempat pemungutan suara (TPS) bergerak demi memastikan masyarakat di Desa Long Pada yang berada di pedalaman tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

“Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Negara harus hadir memastikan setiap warga memperoleh hak politiknya,” katanya.

Seiring perkembangan zaman, Tomy berharap pemanfaatan teknologi informasi dapat semakin dioptimalkan dalam proses pemutakhiran data pemilih, khususnya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, koordinasi antarinstansi serta pemanfaatan data kependudukan juga perlu terus diperkuat agar penyusunan daftar pemilih semakin akurat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan segera melaporkan setiap perubahan data kependudukan, baik perpindahan domisili, perubahan status, maupun anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga validitas data pemilih.

Pada rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Utara menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 sebanyak 546.534 pemilih, terdiri atas 284.242 pemilih laki-laki dan 262.292 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 5 kabupaten/kota, 55 kecamatan, serta 482 desa dan kelurahan.

Melalui pemutakhiran data yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemprov Kalimantan Utara berharap kualitas demokrasi di daerah terus meningkat, hak pilih masyarakat semakin terjamin, serta penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung lebih transparan, inklusif, dan berintegritas.