Data BPS dan OSS Berbeda Jauh, Ribuan Pelaku UMKM di Berau Ternyata Belum Punya Legalitas? Ini Faktanya!

BERAU, takanews.com – Sebuah fakta mengejutkan terkait peta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, akhirnya terungkap.

Terdapat jurang perbedaan yang sangat kontras antara data milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sistem Online Single Submission (OSS) terkait jumlah pelaku usaha di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Hasyimdian, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei terbaru dari BPS, tercatat ada sekitar 25.000 pelaku UMKM di Berau.

Namun, angka ini berbanding terbalik dengan data yang terekam secara digital.
“Ada 25.000 (berdasarkan data BPS). Walaupun ada perbedaan data, data kita di OSS itu hanya 14.000-an,” ujar Hasyimdian saat memberikan keterangan kepada media Jumat (26/6/2026).

Hasyimdian menjelaskan, ketimpangan data yang mencapai belasan ribu pelaku usaha ini terjadi bukan tanpa alasan.

Menurutnya, sistem OSS selama ini cenderung hanya diakses oleh para pelaku usaha yang memiliki urgensi tertentu, khususnya dalam mengurus perizinan usaha.

Sementara di lapangan, mayoritas pelaku UMKM—terutama yang bergerak di sektor mikro—masih menjalankan usahanya secara konvensional tanpa mendaftarkan legalitasnya.

“Kemungkinan besar terjadi karena yang di OSS itu kan hanya yang berkepentingan untuk mengurus perizinan. Sedangkan secara riil, pelaku UMKM itu di sektor mikro khususnya, banyak yang belum ter-register sebagai badan usaha atau orang pribadi yang memiliki perizinan,” jelasnya.

Meski banyak yang belum mengantongi izin resmi, Hasyimdian mengingatkan bahwa kontribusi sektor mikro dan UMKM secara nasional tidak boleh dipandang sebelah mata.

Mengaca pada postur ekonomi Indonesia secara makro, sektor mikro justru menjadi urat nadi utama perekonomian masyarakat.

Ia memaparkan tiga data krusial yang membuktikan betapa dominannya peran pelaku usaha kecil:

• 99 Persen: Dominasi unit usaha di Indonesia dikuasai oleh sektor mikro.
• 97 Persen: Pendapatan masyarakat di Indonesia didominasi dan bersumber dari pelaku sektor mikro.
• 67 Persen: Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Gross Domestic Product (GDP) atau PDB nasional disumbang oleh pelaku UMKM.

Dengan angka-angka strategis tersebut, Hasyimdian menegaskan bahwa UMKM adalah pilar terkuat ekonomi nasional yang sudah teruji oleh waktu, bahkan saat dihantam krisis sekalipun.

Hal ini terjadi karena perputaran ekonomi UMKM langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

“Jadi UMKM itu adalah salah satu pondasi perekonomian di Indonesia yang sudah membuktikan tahan banting. Pada saat krisis ekonomi yang bertahan cuma UMKM, karena berurusan dengan urusan perut manusia,” pungkas Hasyimdian.

Pihak Diskoperindag Berau pun ke depan diharapkan dapat terus mendorong para pelaku usaha mikro ini agar mau melegalkan usahanya lewat OSS, guna mempermudah akses permodalan dan pembinaan yang lebih terarah.(Red/ADV)

Reporter: SH