Dianggap Mustahil Karena Anggaran Cekak, Dinas Perikanan Berau Justru Dobrak Aturan Demi Bangun Dua Kampung Nelayan Merah Putih, Di Mana Saja?

BERAU, takanews.com – Efisiensi anggaran yang melanda berbagai instansi pemerintah daerah kerap kali menjadi penghambat realisasi program-program besar.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, untuk melakukan terobosan besar demi menyejahterakan masyarakat pesisir.

Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih, mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran daerah, pihaknya berhasil melobi pemerintah pusat untuk meluncurkan program strategis berskala nasional.

Berau dipastikan akan memiliki dua kawasan “Kampung Nelayan Merah Putih” yang didanai langsung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Yang membuat kami saat ini tetap bersemangat itu dengan adanya program dari Presiden, dari pemerintah pusat, dengan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Yunda saat memberikan keterangan resmi Rabu (24/6/2026).

Yunda menjelaskan, tugas pemerintah kabupaten dalam program ini adalah mengusulkan wilayah potensial yang memenuhi kriteria ketat dari pusat.

Salah satu syarat mutlaknya adalah ketersediaan lahan milik kampung minimal seluas 1 hektare.

Dari hasil seleksi dan usulan yang diajukan, dua kawasan di Kabupaten Berau dinyatakan lolos dan siap ditransformasi.

“Kami dari Kabupaten Berau memang ada mengusulkan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Kampung Biduk-Biduk dan Buyung-Buyung. Saat ini yang baru memenuhi syarat lahan minimal 1 hektare itu baru di kedua tempat tersebut,” jelasnya.

Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih ini, kedua kampung tersebut akan disulap menjadi kawasan perikanan modern terintegrasi.

Seluruh anggaran pembangunan akan digelontorkan langsung oleh kementerian terkait tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau.

Beberapa fasilitas vital yang direncanakan akan dibangun di kawasan tersebut meliputi:

• Pelabuhan perikanan modern
• Gudang pendingin (cold storage)
• Pabrik es untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan
• Perbengkelan kapal nelayan
• Pasar ikan yang representatif

“Lahan itu yang penting sudah siap, nanti yang akan membangun langsung dari pusat, dari kementerian. Jadi artinya, yang menggelontorkan dana itu langsung dari pusat, bukan dari Pemkab,” tegas Yunda.

Langkah jemput bola ke pemerintah pusat ini diambil karena bantuan dari tingkat provinsi maupun skema anggaran daerah konvensional tengah mengalami pengetatan akibat efisiensi.

Yunda menceritakan, pihaknya sempat melakukan koordinasi ke tingkat provinsi pada awal Mei lalu, namun dampaknya masih nihil.

“Kami sudah melakukan koordinasi ke provinsi, dan mereka juga sama dengan kita. Artinya, akibat dampak dari efisiensi anggaran itu sendiri, mereka untuk saat ini belum bisa membantu,” ungkapnya.

Selain program dari pusat, Dinas Perikanan Berau saat ini juga terus berupaya membenahi tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dimiliki daerah.

“Saat ini, Berau baru memiliki dua TPI resmi, yaitu di Sambaliung dan Tanjung Batu. Di mana TPI Sambaliung sudah memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) resmi, sementara TPI Tanjung Batu masih dalam proses perbaikan struktur kelembagaan,” pungkasnya. (Red/ADV)

Reporter: SH