Heboh Soal Timbangan Sawit, Dinas Perkebunan Berau Sebut Itu Bukan Ranah Kami, Lalu Siapa?

BERAU, takanews.com – Persoalan mengenai pengawasan timbangan kelapa sawit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tengah menjadi sorotan.

Namun, Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Berau menegaskan bahwa urusan tera atau pengawasan alat timbang tersebut bukanlah wewenang mereka.

Sekretaris Dinas Perkebunan Berau, Mansur Tanca, mengungkapkan bahwa secara regulasi, pengawasan terhadap alat timbangan merupakan ranah instansi lain, yakni Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

“Timbangan itu kewenangannya sebenarnya di Diskoperindag. Kalau Perkebunan kan tidak. Pengawasan timbangan itu Diskoperindag yang punya ranah, karena mereka yang bisa mengawasi,” ujar Mansur saat memberikan keterangan Rabu (24/6/2026).

Mansur menjelaskan, fungsi utama Dinas Perkebunan dalam rantai bisnis ini adalah memfasilitasi pemasaran hasil panen melalui skema kemitraan resmi antara kelompok masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit.

“Kalau perkebunan itu, dia memfasilitasi pemasarannya itu yang kemitraan dengan perusahaan. Seperti plasma, lalu masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi yang bisa bermitra,” jelasnya.

Namun, sebelum mendorong masyarakat atau kelompok tani untuk bermitra dengan perusahaan besar, Disbun wajib melakukan pendataan aset dan lokasi terlebih dahulu melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

“Tapi itu prosesnya kita lokasinya itu kita namakan, kita STDB-kan dulu, Surat Tanda Daftar. Nanti di situ baru kita dorong untuk bermitra dengan perusahaan,” tambah Mansur.

Ketika ditanya mengenai transaksi jual beli sawit yang dilakukan secara mandiri atau lepas oleh petani mandiri tanpa ikatan kemitraan resmi, Mansur mengaku pihak Disbun tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri atau mengintervensinya.

“Tapi kalau yang lepas (petani mandiri tanpa kemitraan) itu, kita tidak ada (kewenangan). Artinya, itu sudah murni bisnis ke bisnis,” kata Mansur.

Ia juga menambahkan bahwa Disbun tidak memiliki dasar hukum terkait perizinan alat timbang yang digunakan di lapangan.

Oleh karena itu, ia berharap instansi terkait yang memiliki fungsi pengawasan kometrologian dapat memastikan legalitas dan akurasi timbangan yang digunakan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kita tidak ada izin timbangan itu. Saya tidak tahu izinnya dari mana, tapi seharusnya itu ada izinnya,” pungkas Mansur. (Red/ADV)

Reporter: SH