MALINAU, takanews.id – Infrastruktur menjadi hal utama, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari situ muncul sebuah tagline ‘infrastruktur kuat, ekonomi menggeliat’.
Tagline ini yang menjadi dasar oleh Dr Ir H Suheriyatna MSi, saat menyusun gagasan 11 program prioritas Kalimantan Utara (Kaltara). Utamanya dalam bidang infrastruktur.
Saat berdiskusi dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara Kilit Laing, Suheriyatna yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Provinsi Kaltara ini mengatakan, tersedianya infrastruktur yang memadahi sangat berpengaruh pada berbagai sektor. Baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya.
“Utamanya ekonomi. infrasktruktur sangat mempengaruhi. Makanya kita usung tagline ‘infrastruktur kuat, ekonomi menggeliat’. Artinya, jika infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi/persampahan, perumahan, listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, dan lainnya sudah terpenuhi dengan baik. Otomatis mobilisasi dan distribusi akan lancar. Petani yang membawa hasil pertaniannya mudah. Begitu pun barang dari luar, gampang masuk. Sehingga harga stabil,” beber Suheriyatna.
Terkait infrastruktur jalan dan jembatan, kata Suheriyatna, sejauh ini memang sudah terbangun oleh pemerintah jalan backbone atau jalan poros utamanya. Salah satunya jalan trans Kalimantan yang membentang dari Sei Ular, Nunukan hingga Tanjung Selor-Kaltara dan ke Kalimantan Timur (Kaltim) lanjut ke Ibu Kota Negara (IKN), Kalsel, Kalteng dan Kalbar merupakan rangkaian Tran Kalimantan yg ditargetkan pemerintah pusat pd akhir 2024 beraspal mulus (kondisi mantap 100%).
Namun demikian, seharusnya jalan backbone ini harus diikuti dengan pembangunan jalan-jalan penghubung atau feeder. “Sebagai contoh, jalan penghubung dari pemukiman atau tempat wisata ke jalan utama (poros). Jadi harus ada feeder-feeder nya. Dan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui APBD,” katanya.
Begitu pula infrastruktur di bidang lainnya, kata Suheriyatna, sejauh ini di Kaltara masih banyak daerah yang belum terjangkau. Seperti infrastruktur telekomunikasi, masih banyak daerah blankspot (tanpa sinyal). Kemudian sarana air bersih, listrik dan lainnya.
“Memang jika mengandalkan APBD, berat. Nilai anggaran daerah tidak mampu. Oleh karena itu, Negara harus hadir dengan mengalokasikan APBN. Caranya bagaimana? Melalui kebijakan. Buat dasar hukumnya, baik itu dalam bentuk Inpres maupun Perpres. Untuk itu, harus ada kekuatan kita di Pusat. Salah satunya lewat kekuatan politik di DPR RI,” kata pria, yang kini sebagai Anggota Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian PUPR RI itu.
“Selama ini anggota DPR RI dari Kaltara, berada di komisi yang bukan infrastruktur atau di Komisi V. Apabila ada wakil kita di komisi ini akan dengan mudah menyampaikan aspirasinya. Karena ini yang menurut saya sangat penting untuk Kaltara, meski bukan berarti bidang lainnya tidak penting,” tandasnya.
Senada disampaikan oleh Kilit Laing, ketua Kadin Kaltara. Dia mengamini terkait pentingnya infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, infrastruktur yang memadahi juga menunjang masuknya investasi. Salah satunya PLTA (pembangkit listrik tenaga air) sei Kayan, sei Malinau dan sei Sembakung yang dapat menyuplai untuk kebutuhan industri.
“Industri akan masuk jika listriknya tersedia. Apalagi dengan PLTA yang harganya murah. Sebaliknya akan sulit, jika listriknya tidak ada,” ungkapnya. Begitupun dengan infrastruktur jalan, sangat membantu tumbuhnya investasi. (*)